Penerapan E-Goverment Kota Bogor

1.1 Kota Bogor

Perkembangan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memberikan dampak

yang sangat signifikan ke semua aspek kehidupan manusia. Perkembangan ini memiliki

dampak semakin terbuka dan tersebarnya informasi dan pengetahuan dari dan ke seluruh

dunia menembus batas, jarak, tempat, ruang dan waktu. Pengaruhnya pun meluas

keberbagai kehidupan, diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik,

pemerintahan, lingkungan hidup, inovasi serta komunikasi masyarakat dari berbagai disiplin

ilmu, budaya, umur, agama. Hampir setiap manusia di jagad ini telah berkomunikasi

menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan semua

perangkat Tik yang tersedia mudah dan murah di pasaran.

Di semua wilayah di jagad ini, pemerintahan yang modern telah menempatkan peran

teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana kerja utama, bukan hanya sebagai

support akan tetapi sudah sejalan senafas dan bahkan sebagai motor penggerak roda

pemerintahan, manfaat TIK bukan hanya sebagai alat pengganti baca-tulis-hitung dari

tradisional menjadi digital, akan tetapi sudah merambah sebagai bagian dari alat bantu

pengambilan keputusan.

Kota Bogor sebagai kota modern yang sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu

selayaknya bisa menjadi kiblat pemanfaatan TIK untuk pemerintahan daerah di Indonesia.

Kota Bogor tidak lagi melihat contoh pemanfaatannya di dalam negeri akan tetapi sudah

mencontoh ke berbagai kota modern di seluruh dunia serta mengembangkannya sesuai

kultur khas masyarakat kota Bogor serta kaidah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya

di Jawa barat dan Kota Bogor ini sendiri.

Dengan peningkatan Peran TIK yang sejalan Misi kota yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Kota, maka bisa sangat diharapkan bahwa hasil yang akan didapatkannya akan

melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini bisa terlihat pada parktik terbaik dengan trend hasil pembangunan kota-kota seluruh dunia setelah inisiatif pengembangan

e-Government lebih di tingkatkan dalam mengatur pemerintahannya

1.2. Implementasi e-Government

E-Government adalah upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang

berbasis elektronik. Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK. e-Government dapat diaplikasikan

pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal,

menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

E-Governmentbukan hanya milik SKPD Kominfo akan tetapi merupakan urusan bersama

seluruh SKPD dimana dalam melaksanakan impelementasi e-Government perlu dilakukan

 

RINGKASAN RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMKOT BOGOR 2014 – 2018

2.1. Permasalahan Umum

  1. Menurunnya hasil pemeringkatan e-Government dari tahun 2010 s/d 2012

2.Belum banyak dipahaminya bahwa pengembangan e-Government adalah dilakukan

oleh dan untuk seluruh komponen pemerintah kota

3.Masih banyaknya proses birokrasi di SKPD yang belum diotomatisasikan

2.2. Kebijakan

  1. Belum banyak dikeluarkan regulasi dalam bentuk perwali tentang kebijakan, prosedur

operasional standar sebagai pedoman implementasi e-government untuk semua

SKPD dan komponen pemerintah kota

  1. Adanya SKPD yang membangun sendiri infrastruktur dan aplikasinya tanpa

berkoordinasi dengan Kominfo. Kondisi ini beresiko pada terjadinya in efisiensi

pengelolaan anggaran dan sistem pengamanan informasi.

  1. Belum banyak dipahaminya bahwa seluruh aset informasi yang dikelola pemerintah

kota melalui SKPD harus bisa dimanfaatkan juga oleh SKPD lain sesuai kebutuhan.

Setiap komponen pemerintah kota wajib menjaga kerahasiaan, integritas dan

ketersediaan data milik pemerintah kota.

  1. Tujuan e-government adalah efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan

pemerintahan secara elektronik untuk itu seluruh pengembangan dan pengelolaannya

harus terintegrasi dalam satu koordinasi, untuk itu setiap pengelolaan TIK pemerintah

kota selayaknya mengacu ke standar yang telah ditentukan dan perlu dilakukan audit

secara berkala untuk memastikan kelayakan dan kehandalan implementasinya

2.3. Kelembagaan

  1. Tugas pokok dan Fungsi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan TIK telah

dibebankan sepenuhnya ke Kantor Kominfo, akan tetapi tidak semua permasalahan

TIK mampu ditangani oleh SKPD ini dikarenakan keterbatasan sumberdaya dan

kewenangannya

  1. Cukup banyaknya SDM yang berlatar belakang pendidikan TIK akan tetapi tidak

didayagunakan untuk pengembangan e-Government secara optimal, sementara

banyak sekali fungsi pengelolaan TIK baik di Kantor Kominfo maupun di SKPD yang

membutuhkan penanganan SDM TIK.

  1. Belum banyaknya kesempatan pengembangan pengetahuan dan ketrampilan SDM

pengelola TIK

RINGKASAN RENCANA PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT PEMKOT BOGOR 2014 – 2018

 

2.4. Sarana Prasarana TIK

1.Belum memiliki kelengkapan sarana prasarana TIK diantaranya Datacenter, Data

recovery center, pusat operasional jaringan, perangkat pengamanan informasi

2.Media transmisi jaringan sudah sangat baik yang meng-koneksikan seluruh SKPD

sampai dengan kelurahan, ada perencanaan sambungan fiber optik ke seluruh SKPD.

Akan tetapi saat ini media transmisi yang tergelar masih menyatu dengan milik pihak

ketiga dan bukan milik murni pemerintah kota, kedepan perlu dipertimbangkan sisi

keamanan informasinya, sampai saat ini kapasitas kabel FO sudah mencukupi untuk

melayani seluruh transaksi data pemerintah kota.

3.Media transmisi juga redundant dengan jaringan wireless, sehingga tingkat

ketersediaanya sangat tinggi apabila selalu terpelihara dengan baik

4.Perangkat dan tatakelola keamanan informasi menjadi hal yang mutlak di

implementasikan apabila seluruh sistem pemerintahan elektronik sudah berjalan

dengan baik

2.5. Aplikasi

1.Setiap SKPD mempunyai layanan berdasarkan tupoksinya dan mempunyai data untuk

diolah menjadi data / informasi baru akan tetapi masih banyak yang belum di

otomatisasikan. Pengembangan aplikasi masih banyak yang belum sesuai dengan

cetak biru pengembangan aplikasi dari Kominfo

2.Website resmi pemerintah kota beserta subdomainnya sudah sangat baik di tahap ini,

kedepan perlu ditingkatkan ke tahap transaksional dan pada akhirnya sampai ke tahap

interoperabilitas. Perlu dipahamkan bahwa website pemerintah kota bukanlah sebagai

media berita sebagaimana website detik.com dlsb. Website resmi pemerintah kota

sebaiknya lebih menonjolkan layanan masyarakat dan diseminasi potensi daerah.

2.6. Perencanaan

1.Belum ada team perencanaan pengembangan TIK dan juga belum ada mekanisme

perencanaan pengembangan TIK yang melibatkan seluruh komponen Pemerintah

Kota

2.Belum ada perencanaan keberlanjutan system, sehingga jika terjadi masalah besar

yang menyebabkan berhentinya sebagian besar atau seluruh layanan infrastruktur

TIK, maka belum ada solusi yang cepat untuk merecovery keberlanjutan system

Visi dan Misi

VISI KOTA BOGOR 2015 – 2019
“Menjadikan Bogor sebagai kota yang nyaman, beriman dan transparan”

MISI KOTA BOGOR 2015 – 2019

  1. Menjadikan Bogor kota yang cerdas dan berwawasan teknologi informasi dan komunikasi.
    Menjadikan Bogor kota yang sehat dan makmur.
    3. Menjadikan Bogor kota yang berwawasan lingkungan.
    4. Menjadikan Bogor sebagai kota jasa yang berorentasi pada kepariwisataan dan ekonomi kreatif.
    5. Mewujudkan pemerintah yang bersih dan transparan.
    6. Mengokohkan peran moral agama dan kemanusiaan untuk mewujudkan masyarakat madani.

Sumber:

http://kotabogor.go.id/

http://kominfo.kotabogor.go.id/asset/file/sop/ringkasan-renduk-egov-2014-1018.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s